Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SBP

Tanggal Posting : 03 September 2021

UNDUH

1. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Trayek Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Trayek Angkutan Bus Antar Kota dalam Provinsi (AKDP)
2	Dasar Hukum	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Trayek Mobil Bus dan Izin Operasi AKDP di Provinsi Lampung Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
3	Persyaratan	BUAT BARU Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,- Akte notaris pendirian perusahaan SITU, SIUP, TDP NPWM KTP pemohon Melengkapi dokumen kendaraan (STNK, Buku Kir, dll) Persyaratan Teknis : : Advis teknis dari Dinas Perhubungan Kab/Kota asal dan tujuan PERPANJANGAN Persyaratan Administrasi : Surat permohonan bermaterai Rp.6000,- Fotocopy Surat Keterangan Izin trayek yang sudah habis masa berlakunya. Persyaratan Teknis : Advis teknis Rekomendasi dari Dinas Perhubungan
4	Prosedur	1. Penyampaian berkas. 2. Permohonan lengkap diproses. 3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. 4. Dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Kerja Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan, Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. 5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. 6. Konsep Keputusan Izin dan atau Piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. 7. Petugas menerbitkan SKRD. 8. Penandatanganan Keputusan Izin dan/atau Piagam oleh Kepala Dinas. 9. Keputusan Izin dan Piagam dikembalikan Petugas lewat Kasi Perizinan. 10. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Trayek Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Dibentuk Tim/Petugas Khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

2. Jenis Pelayanan Administrasi tentang izin trayek Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Trayek Angkutan antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)
2	Dasar Hukum	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Trayek Mobil Bus dan Izin Operasi AKDP di Provinsi Lampung Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
3	Persyaratan	BUAT BARU Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,- Akte notaris pendirian perusahaan SITU, SIUP, TDP NPWM KTP pemohon Melengkapi dokumen kendaraan (STNK, Buku Kir, dll) Persyaratan Teknis : : Advis teknis dari Dinas Perhubungan Kab/Kota asal dan tujuan PERPANJANGAN Persyaratan Administrasi : Surat permohonan bermaterai Rp.6000,- Fotocopy Surat Keterangan Izin trayek yang sudah habis masa berlakunya. Persyaratan Teknis : Advis teknis Rekomendasi dari Dinas Perhubungan
4	Prosedur	Penyampaian berkas Permohonan lengkap diproses Permohonan tidak lengkap dikembalikan dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas Petugas menerbitkan SKRD Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat izin trayek angkutan antar jemput dalam provinsi (AJDP) Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- 3. Dibentuk Tim/Petugas Khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

3. Jenis Pelayanan Administrasi tentang izin Operasi angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Operasi Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi.
2	Dasar Hukum	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Trayek Mobil Bus dan Izin Operasi AKDP di Provinsi Lampung; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi :
		Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,- Surat izin Usaha Angkutan Surat Izin Tempat Usaha Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan yang dibuktikan dengan STNK Bermotor dan Buku Uji / Kir atau foto copinya, Khusus untuk izin prinsip dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Memiliki/menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi serta surat keterangan dan bangunan mengenai pemilikan atau penguasaan. Memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendarannya untuk tetap dalam kondisi layak jalan. Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan Daftar kendaraan/identitas yang disahkan oleh Pejabat Dinas Kantor Perhubungan setempat. Asli bukti tanda pelunasan iuran wajib dan pertanggungan kecelakaan. Tanda keanggotaan organda yang masih berlaku Persyaratan Teknis : Pada trayek dan/atau Wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan kajian load factor 70%.
4	Prosedur	Penyampaian berkas Permohonan lengkap diproses Permohonan tidak lengkap dikembalikan dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon

5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat izin Operasi angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan. Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Dibentuk Tim/Petugas Khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

4. Jenis Pelayanan Administrasi tentang izin Operasi Angkutan Orang Antar Kota dan Perkotaan dengan Kereta Api

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Operasi Angkutan Orang Antar Kota ddan Perkotaan dengan Kereta Api
2	Dasar Hukum	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,- Akte pendirian perusahaan NPWP
4	Prosedur	Penyampaian berkas. Permohonan lengkap diproses. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Dibentuk Tim/Petugas Khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

5. Jenis Pelayanan Administrasi tentang izin Operasi Angkutan Barang Antar Kota dan Perkotaan dengan Kereta Api

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Operasi Angkutan Barang Antar Kota dan Perkotaan dengan Kereta Api.
2	Dasar Hukum	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,- Akte pendirian perusahaan NPWP
4	Prosedur	Penyampaian berkas. Permohonan lengkap diproses. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Operasi Angkutan Barang Antar Kota dan Perkotaan dengan Kereta Api Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan. Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Dibentuk Tim/Petugas Khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

6. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Operasi Angkutan Sewa Antar Kota Dalam Provinsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Operasi Angkutan Sewa Antar Kota Dalam Provinsi.
2	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : : Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,- Surat izin Usaha Angkutan Surat Izin Tempat Usaha Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan yang dibuktikan dengan STNK Bermotor dan Buku Uji / Kir atau foto copinya, Khusus untuk izin prinsip cukup melampirkan surat pesanan kendaraan dari Dealer. Memiliki/menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi serta surat keterangan dan bangunan mengenai pemilikan atau penguasaan. Memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendarannya untuk tetap dalam kondisi layak jalan. Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan Daftar kendaraan/identitas yang disahkan oleh Pejabat Dinas Kantor Perhubungan setempat. Asli bukti tanda pelunasan iuran wajib dan pertanggungan kecelakaan.
		10. Tanda keanggotaan organda yang masih berlaku. Persyaratan Teknis : : Pada trayek dan/atau Wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.
4	Prosedur	Penyampaian berkas. Permohonan lengkap diproses. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Operasi Angkutan Sewa Antar Kota Dalam Provinsi Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan. Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Dibentuk Tim/Petugas Khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

7. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus Lintas Kabupaten / Kota Dalam Provinsi.
2	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : : Surat Permohonan Bermatererai Rp.6000,- Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan NPWP.
4	Prosedur	Penyampaian berkas. Permohonan lengkap diproses. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus Lintas Kabupaten/Kota Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan. Melalui SMS Pengaduan di Nomor ---

8. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional.
2	Dasar Hukum	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus.
3	Persyaratan	Surat Permohonan Bermatererai Rp.6000,- Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan Fotokopi SITU/HO NPWP Rekomendasi keamanan dan keselamatan pelayaran dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaan setempat/kantor syahbandar. Peta lokasi/layout.
4	Prosedur	Penyampaian berkas. Permohonan lengkap diproses. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan. Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Di bentuk Tim/Petugas Khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

9. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Perusahaan Expedisi Muatan Kapal Laut (SIUP-EMKL) / Freight Forwarder

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Usaha Perusahaan Expedisi Muatan Kapal Laut (SIUP-EMKL) / Freight Forwarder.
2	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan Bermatererai Rp.6000,- Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan Tanda daftar perusahaan (TDP) SITU / HO Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama pengusaha Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pengusaha/perusahaan Sket lokasi/layout penggunaan tanah atas nama perusahaan Fotokopi KTP Pas Foto 3x4 (2 lembar). Persyaratan Teknis : Kepemilikan peralatan penunjang kegiatan Freight Forwarder Daftar tenaga ahli di bidang Freight Forwarder Memiliki Kapal Berbendera Indonesia : Ukuran minimal 175 GT Kapal tunda dengan daya motor penggerak 150 PK Tongkang berukuran minimal 175 GT Kapal Berbendera Asing dengan status sewa beli yang telah berbendera Indonesia Kapal Berbendera Berstatus Leasing (sewa guna usaha) memiliki tenaga ahli D.III bidang ketatalaksanaan atau nautis, teknis pelayaran niaga.
4	Prosedur	Penyampaian berkas. Permohonan lengkap diproses. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Usaha Perusahaan Expedisi Muatan Kapal Laut (SIUP- EMKL) / Freight Forwarder Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Di bentuk Tim/Petugas Khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

10. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUP-BM)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUP-BM)
2	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan Bermatererai Rp.6000,- Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan untuk Bongkar Muat dari dan ke kapal Tanda Daftar Perusahaan (TDP) SITU / HO Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama pengusaha Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pengusaha/perusahaan Sket lokasi/layout penggunaan tanah atas nama perusahaan Fotokopi KTP Pas Foto 3x4 (2 lembar)
4	Prosedur	Penyampaian berkas Permohonan lengkap diproses Permohonan tidak lengkap dikembalikan dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas Petugas menerbitkan SKRD Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUP-BM) Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan. Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Di bentuk Tim/Petugas Khusus Penanganganan pengaduan, saran, dan masukan.

11. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Usaha Pengurusan Transportasi.
2	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : :
		Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,- Akte Notaris Perusahaan NPWP Memiliki Modal Usaha Memiliki Penanggungjawab Memiliki Peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi Memiliki tenaga ahli yang sesuai Memiliki Surat Keterangan domisili perusahaan Memiliki Surat Rekomendasi/Pendapat tertulis dari otoritas pelabuhan/unit penyelenggaraan pelabuhan setempat.
4	Prosedur	Penyampaian berkas Permohonan lengkap diproses Permohonan tidak lengkap dikembalikan dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas Petugas menerbitkan SKRD Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Usaha Pengurusan Transportasi Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Di bentuk tim/petugas khususs penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

12. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.
2	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : : Surat Permohonan Bermatererai Rp.6000,- Akte Pendirian/Perubahan perusahaan NPWP Memiliki Moda Usaha Memiliki Penanggungjawab Memiliki Tenaga Ahli yang Sesuai Memiliki Peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi Memiliki Surat Keterangan domisili perusahaan Memiliki Surat Rekomendasi/Pendapat tertulis dari otoritas pelabuhan/unit penyelenggaraan pelabuhan setempat.
4	Prosedur	Penyampaian berkas Permohonan lengkap diproses Permohonan tidak lengkap dikembalikan dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas Petugas menerbitkan SKRD Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan. Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

13. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut.
2	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : : Surat Permohonan Bermatererai Rp.6000,- Akte Notaris Perusahaan NPWP Memiliki Moda Usaha Memiliki Penanggungjawab Memiliki tenaga ahli yang sesuai Memiliki Peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi Memiliki Surat Keterangan domisili perusahaan Memiliki Surat Rekomendasi/Pendapat tertulis dari otoritas pelabuhan/unit penyelenggaraan pelabuhan setempat.
4	Prosedur	1. Penyampaian berkas 2. Permohonan lengkap diproses 3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Di bentuk tim/petugas khususs penanganan pengaduan, saran, dan masukan.