Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SBPP

Tanggal Posting : 06 September 2021

UNDUH

1. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Perubahan/ Perluasan Perkebunan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Usaha Perkebunan (IUP) Perubahan/Perluasan Perkebunan.
2	Dasar Hukum	UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Peraturan Menteri Agraria / BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : Mengajukan Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,- Fotokopi KTP. Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan. Nomor Pokok Wajib Pajak. Surat Keterangan Domisili. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kab/Kota dari Bupati/Walikota (untuk IUP-B yang di terbitkan oleh Gubernur). Izin lokasi dari Bupati/Walikota di lengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan). Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengelolaan hasil perkebunan. Jaminan pasokan bahan baku yang di ketahui oleh Bupati/Walikota. Hasil Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem utk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang di usahakan oleh perusahaan.
4	Prosedur	Penyampaian berkas. Permohonan lengkap diproses. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kadis Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui kotak pengaduan Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

2. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B).
2	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : Mengajukan Surat Permohonan Bermatererai Rp.6000,- Fotokopi KTP. Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan. Nomor Pokok Wajib Pajak. Surat Keterangan Domisili. Rekomendasi kesesuaian dengan rencan tata ruang wilayah Kab/Kota dari Bupati/Walikita (untuk IUP-B yang di terbitkan oleh Gubernur. Izin lokasi dari Bupati/Walikota di lengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan). Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengelolaan hasil perkebunan. Jaminan pasokan bahan baku yang di ketahui oleh Bupati/Walikota.
		Hasil Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organism penggannggu tanaman (OPT). Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang di usahakan oleh perusahaan.
4	Prosedur	Penyampaian berkas Permohonan lengkap diproses Permohonan tidak lengkap dikembalikan dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas Petugas menerbitkan SKRD Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan 10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui kotak pengaduan. Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

3. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
2	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : Mengajukan Surat Permohonan Bermatererai Rp.6000,- Fotokopi KTP. Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan dan perubahan yang terakhir. Nomor Pokok Wajib Pajak. Surat Keterangan Domisili. Rekomendasi kesesuaian dengan rencan tata ruang wilayah Kab/Kota dari Bupati/Walikita (untuk IUP-B yang di terbitkan oleh Gubernur. Izin lokasi dari Bupati/Walikota di lengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan). Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengelolaan hasil perkebunan. Jaminan pasokan bahan baku yang di ketahui oleh Bupati/Walikota. Hasil Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organism penggannggu tanaman (OPT). Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang di usahakan oleh perusahaan.
4	Prosedur	Penyampaian berkas Permohonan lengkap diproses Permohonan tidak lengkap dikembalikan dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas Petugas menerbitkan SKRD Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kadis Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui kotak pengaduan Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

4. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.
2	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : Mengajukan Surat Permohonan Bermatererai Rp.6000,- Fotokopi KTP. Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan. SITU/HO. Rencana kerja usaha perkebunan. HGU. Sertifikat tanah. Profil perusahaan. Peta lokasi dengan skala 1:100.000 Izin lingkungan.
4	Prosedur	Penyampaian berkas. Permohonan lengkap diproses. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui kotak pengaduan Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

5. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Obat Hewan Sebagai Distributor Wilayah Provinsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Usaha Obat Hewan Sebagai Distributor Wilayah Provinsi.
2	Dasar Hukum	1. Menteri Pertanian Nomor 539/Kpts/Um/12/1977 tentang Peraturan Perizinan Pembuatan, Penyediaan, dan Peredaran Obat Hewan.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : : Mengajukan Surat Permohonan Bermatererai Rp.6000,- Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) SITU/HO Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama pengusaha Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pengusaha/Perusahaan KTP Pimpinan Perusahaan Pas Foto 3x4 (2 lembar) Amdal/UKL-UPL Izin Lingkungan
4	Prosedur	Penyampaian berkas. Permohonan lengkap diproses. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kadis Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui kotak pengaduan Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

6. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan Wilayah Provinsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan Wilayah Provinsi.
2	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : Mengajukan Surat Permohonan Bermatererai Rp.6000,- Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). SITU/HO. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama pengusaha. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pengusaha/Perusahaan. Sket Lokasi/Tanah atas nama perusahaan. Amdal (UKL-UPL). KTP Penanggungjawab. Pas Foto 3x4 (2 lembar). Rekomendasi kesehatan hewan dari Drh. Berwenang Dinas Peternakan dan kesehatan hewan.
4	Prosedur	Penyampaian berkas. Permohonan lengkap diproses. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin . Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui kotak pengaduan Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

7. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Pendaftaran Pakan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Rekomendasi Pendaftaran Pakan.
2	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang syarat dan tatacara pendaftaran pakan.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : : Mengajukan Surat Permohonan Bermatererai Rp.6000,- Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) SITU/HO Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama pengusaha Salinan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pengusaha/Perusahaan Fotokopi KTP NPWP API (Bagi Importir) Surat keterangan mengenai bahan yang di pergunakan untuk menyusun formula pakan tidak terkontaminasi zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan lingkungan Contoh atau konsep label pakan.
4	Prosedur	Penyampaian berkas Permohonan lengkap diproses Permohonan tidak lengkap dikembalikan dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas Petugas menerbitkan SKRD Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui kotak pengaduan. Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

8. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Wilayah Provinsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Usaha Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Wilayah Provinsi.
2	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan.
3	Persyaratan	Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan Bermatererai Rp.6000,- Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan TDP SITU/HO IMB atas nama pengusaha/perusahaan Sket Lokasi/Tanah atas nama perusahaan KTP Pimpinan Perusahaan Pas Foto 3x4 (2 lembar) Amdal / UKL-UPL Izin Lingkungan
4	Prosedur	Penyampaian berkas. Permohonan lengkap diproses. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui kotak pengaduan Melalui SMS Pengaduan di Nomor --- Di bentuk tim/petugas khususs penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

9. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Surat Izin Pemasukan/Pengeluaran Day Old Chick (DOC), Day Old Duck (DOD) Antar Provinsi/Pulau

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Administrasi Tentang Surat Izin Pemasukan/Pengeluaran Day Old Chick (DOC), Day Old Duck (DOD) Antar Provinsi/Pulau.
2	Dasar Hukum	1. SK Mentteri No.422/Kpts/10.720/6/1988 Tentang Peraturan Karantina Hewan.
3	Persyaratan	Mengajukan permohonan kepada BPM & PTSP Prov. Lampung Fotocopy SIUP Fotocopy TDP Fotocopy NPWP Fotocopy KTP yang masih berlaku (kecuali orang pribadi) Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. Rekomendasi / Izin Pemasukan dari daerah penerima atau tujuan Memiliki persyaratan kekarantinaan baik di pelabuhan pengeluaran / pemasukan yang berlaku Memiliki Nomor Control Veteriner (NKV) untuk daging dan olahannya.
4	Prosedur	Penyampaian berkas Permohonan lengkap diproses Permohonan tidak lengkap dikembalikan dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas Petugas menerbitkan SKRD Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui kotak pengaduan Melalui SMS Pengaduan di nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

10. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Pangan ( Naget, Kulit Hewan, Tepung Tulang, dll.)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Pemasukan / Pengeluaran Produk Hewan Pangan ( Naget, Kulit Hewan, Tepung Tulang, dll.)
2	Dasar Hukum	1. SK Mentteri No.422/Kpts/10.720/6/1988 Tentang Peraturan Karantina Hewan.
3	Persyaratan	1. Persyaratan Pemasukan Produk Hewan Pangan : - Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Lampung dengan melampirkan fotocopy SIUP, TDP, NPWP dan KTP yang masih berlaku (kecuali orang pribadi) - Melampirkan surat keterangan kesehatan hewan dan asal dari Dokter hewan berwenang daerah asal. - Memiliki surat rekomendasi pengeluaran dari instansi yang menangani bidang peternakan provinsi daerah asal. - Memiliki persyaratan kekarantinaan baik di pelabuhan pengeluaran/pemasukan yang berlaku. - Memiliki sarana / prasarana antara lain : Cold storage yang masih berfungsi baik. - Kendaraan angkut daging yang memenuhi syarat - Memiliki nomor control veteriner (NKV) untuk daging dan olahannya. 2. Persyaratan Pengeluaran Produk Hewan Pangan : Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman modal dan perizinan provinsi lampung dengan melampirkan: - Fotocopy SIUP - Fotocopy TDP - Fotocopy NPWP - Fotocopy KTP yang masih berlaku (kecuali orang pribadi). - Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dan asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. - Rekomendasi / Izin pemasukan dari daerah penerima atau tujuan. Memiliki persyaratan kekarantinaan baik di pelabuhan pengeluaran/pemasukan yang berlaku. Memiliki nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk daging dan olahannya. Kecuali untuk produk hewan pangan telur dan keperluan konsumsi sendiri.
4	Prosedur	1 Penyampaian berkas. 2 Permohonan lengkap diproses. 3 Permohonan tidak lengkap dikembalikan. 4 dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. 5 Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. 6 Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. 7 Petugas menerbitkan SKRD. 8 Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. 9 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 10 Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui kotak pengaduan Melalui SMS Pengaduan di nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

11. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Bibit, Bakalan dan Potong Ternak Antar Pulau dan Provinsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Bibit, Bakalan dan Potong Ternak Antar Pulau dan Provinsi.
2	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan; Undang-Undang Nomor: 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan; Undang-undang nomor: 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang karantina hewan; SK Menteri No.422/KPTS/10.72/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan;
3	Persyaratan	Surat Permohonan pengajuan izin bermaterai Rp.6.000 Fotocopy KTP Surat Keterangan Kesehatan hewan (SKKH); Surat Keterangan Asal Hewan SIUP; SITU; HO; Untuk Badan Usaha PMDN melampirkan surat izin usaha peternakan (SIUP) yang diterbitkan oleh Kementerian pertanian Direktoran Peternakan; Untuk Badan Usaha PMA melampirkan Izin usaha Peternakan (IUP) yang diterbitkan oleh BKPM.
4	Prosedur	1 Penyampaian berkas 2 Permohonan lengkap diproses 3 Permohonan tidak lengkap dikembalikan 4 dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin 5 Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin 6 Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas 7 Petugas menerbitkan SKRD 8 Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. 9 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan 10 Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui kotak pengaduan Melalui SMS Pengaduan di nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

12. Jenis Pelayanan Administrasi Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Bibit, Bakalan dan Potong dari dan Keluar Negeri

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Bibit, Bakalan dan Potong dari dan Keluar Negeri.
2	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan; Undang-Undang Nomor: 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan; Undang-undang nomor: 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang karantina hewan; SK Menteri No.422/KPTS/10.72/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan.
3	Persyaratan	Surat Permohonan Pengajuan Izin bermaterai Rp.6.000 Fotocopy KTP Fotocopy SIUP Fotocopy SITU (HO) Tanda daftar Perusahaan Surat keterangan terdaftar di Ditjen Pajak Surat Keterangan Domisili Perusahaan Identitas Pengurus Angka Pengenal Impor Nomor API (Angka Pengenalan Impor) Persyaratan Administrasi Teknis (IKHS)
4	Prosedur	1 Penyampaian berkas. 2 Permohonan lengkap diproses. 3 Permohonan tidak lengkap dikembalikan. 4 dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. 5 Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. 6 Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. 7 Petugas menerbitkan SKRD. 8 Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. 9 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 10 Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui kotak pengaduan Melalui SMS Pengaduan di nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.