Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SBESDM

Tanggal Posting : 07 September 2021

UNDUH

1. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Administrasi tentang Izin Pertambangan Panas Bumi.
2	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan batubara.
3	Persyaratan	- Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Menteri Gubernur atau Bupai / Walikota sesuai dengan kewenangannya. Identitas pemohon / akta pendirian perusahaan Profil perusahaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Surat Keterangan Kesanggupan membayar harga - Persyaratan Teknis : Pengalaman perusahaan Kualifikasi tenaga ahli Peta wilayah kerja untuk eksploitasi maksimal 200.000 ha sedangkan eksploitasi dan pemanfaatan 10.000 ha; Struktur Organisasi Proyek Program Kerja - Persyaratan Program Kerja : Pola pengusahaan total proyek Jadwal eksploitasi studi kelayakan konstruksi dan development serta eksploitasi dan pemanfaatan; Rencana teknis eksploitasi studi kelayakan konstruksi dan development serta eksploitasi dan pemanfaatan; Perhitungan harga listrik; Waktu penentuan komitmen pengembangan notice of intent development; Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup; Laporan keuangan tahun terakhir dan investasi.
4	Prosedur	Penyampaian berkas Permohonan lengkap diproses Permohonan tidak lengkap dikembalikan dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas Petugas menerbitkan SKRD Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan Melalui SMS Pengaduan di nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

2. Jenis Pelayanan Administrasi Tentang Rekomendasi Teknis Untuk Izin Pengeboran, Izin Penggalian dan Izin Penerapan Mata Air Pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota Meliputi Rekomendasi Teknis Untuk Daftar Ulang Izin SIPA, Izin Penerapan Mata Air (SIP), Izin Pemanfaatan Mata Air (SIPMA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Administrasi Tentang Rekomendasi Teknis Untuk Izin Pengeboran, Izin Penggalian dan Izin Penerapan Mata Air Pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota Meliputi Rekomendasi Teknis Untuk Daftar Ulang Izin SIPA, Izin Penerapan Mata Air (SIP), Izin Pemanfaatan Mata Air (SIPMA).
2	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3	Persyaratan	Surat Permohonan diatas materai Rp.6.000 Peta Situasi Daerah (skala 1 : 10.000 / lebih) Peta Topografi (Skala 1 : 50.000 / lebih) Informasi mengenai Rencana Pengeboran Air Tanah (Tujuan, keperluan pemakaian aiar tanah dsb) Salinan / fotocopy Izin Perusahaan Surat Tanda Instalasi Bor ( yang berlaku).
		Surat izin Juru Bor ( yang berlaku) Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) Kelayakan Lingkungan / Rekomendasi dari pejabat yang berwenang. Izin Lingkungan.
4	Prosedur	Penyampaian berkas Permohonan lengkap diproses Permohonan tidak lengkap dikembalikan dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas Petugas menerbitkan SKRD Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan Melalui SMS Pengaduan di nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

3. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Air Laut, Sungai, Embung dan Danau)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Air Laut, Sungai, Embung dan Danau).
2	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai.
3	Persyaratan	Peta lokasi pengambilan air skala 1 : 1000 Izin Lokasi dan izin usaha dari instansi yang berwenang proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapat persetujuan instansi teknis terkait dan masyarakat setempat Gambar konstruksi bangunan pengambilan air yang telah mendapat persetujuan Kepala Dinas PU Pengairan; Dokumen analisa mengenai dampak lingkungan yang terdiri dari: AMDAL, RKL, RPL bila pengambilan air permukaan 75000 m3/hr atau dokumen UKL dan UPL apabila pengambilan air permukaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Rekomendasi teknis dari Kepala Balai PSDA wilayah sungai; Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat pengukur debit air; Surat persyaratan yang menyatakan bahwa masyarakat sekitar yang memerlukan dapat memanfaatkan sebagian airnya.
4	Prosedur	Penyampaian berkas Permohonan lengkap diproses Permohonan tidak lengkap dikembalikan dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas Petugas menerbitkan SKRD Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (air laut, sungai, embun dan danau).
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan Melalui SMS Pengaduan di nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

4. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Pengeboran Pengusahaan Air (SIPA) Bawah Tanah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Pengeboran Pengusahaan Air (SIPA) Bawah Tanah
2	Dasar Hukum	Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman teknis, penyelenggaraan tugas pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3	Persyaratan	1. Persyaratan Permohonan Baru Untuk Sumur Bor : - Surat permohonan yang diajukan kepada DPMPTSP Provinsi Lampung; - Fotocopy SIP (Surat Izin Pengeboran Air Tanah); - Fotocopy Identitas Pemohon; - Fotocopy Ijin Pengeboran; - Fotocopy Akte Pendirian dari Notaris (Badan Usaha); - Fotocopy Dokumen UKL dan UPL; - Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); - Gambar penampung litologi batuan dan hasil rekaman logging sumur; - Gambar bagan penampang penyelesaian kontruksi sumur bor; - Berita acara pengawasan pemasangan kontruksi sumur bor; - Berita acara pengawasan uji pemompaan - Hasil analisis fisika dan kimia air tanah/kualitas air; - Informasi mengenai rencana pengambilan air tanah - Rekomendasi dari tim teknis perizinan dan non perizinan provinsi lampung; - Surat pernyataan pemasangan meter air; - Mengadakan peninjauan lapangan tim teknis; - Pas photo 3x4 cm, 3 lembar 2. Untuk Sumur Pasak : - Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada DPMPTSP Provinsi Lampung; - Fotocopy SIP (Surat Izin Pengeboran Air Tanah); - Fotocopy Identitas Pemohon; - Fotocopy Ijin Pengeboran; - Fotocopy Akte Pendirian dari Notaris (Badan Usaha); - Fotocopy Dokumen UKL dan UPL;
		- Peta Situasi berkala 1 : 10.000 atau lebih besar, dan pita topografi skala 1 : 50.000 yang memperhatikan titik lokasi rencana pengeboran air tanah; - Informasi mengenai pengambilan air tanah; - Gambar bagan kontruksi sumur pasak; - Hasil analisa fisika dan kimia tanah; - Pas photo 3x4 cm, 3 lembar. 3. Permohonan Daftar Ulang/Perpanjangan : - Surat permohonan bermaterai yang diajukan kepada DPMPTSP Provinsi Lampung - Fotocopy Identitas Pemohon (KTP); - Fotocopy Akte Pendirian dari Notaris (Badan Usaha); - Surat izin SIPA yang lama - SIUP - TDP - NPWP - Bukti Pembayaran 3 bulan terakhir - Titik Koordinat ditandatangani Penanggung Jawab - Laporan Pemakaian Air - Mengadakan Peninjauan Lapangan jika diperlukan
4	Prosedur	Penyampaian berkas Permohonan lengkap diproses Permohonan tidak lengkap dikembalikan
		dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas Petugas menerbitkan SKRD Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan Melalui SMS Pengaduan di nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

		dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas Petugas menerbitkan SKRD Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.
9	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
10	Biaya /Tarif	0 Rupiah
11	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
12	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan Melalui SMS Pengaduan di nomor --- Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

5. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Penyelenggaraan Tenaga Listrik Untuk Keperluan Sendiri (IUKS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Usaha Penyelenggaraan Tenaga Listrik Untuk Keperluan Sendiri (IUKS).
2	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan Tenaga Listrik Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang usaha jasa penunjang tenaga listrik Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan izin operasi Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 28 tahun 2012 tentang Tata cara pemohon wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Peraturan Menteri Energi dan sumber daya mineral RI nomor 35 tahun 2013 tentang tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455/K /40/MEM/2000 Tahun 2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan Tugas pemerintah di bidang usaha Penyediaan tenaga Listrik dan untuk kepentingan sendiri, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penunjang tenaga listrik.
3	Persyaratan	a. Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan Bermaterai Rp.6.000,- Fotocopy KTP; Akta Pendirian Perusahaan ; Profil Perusahaan; SITU/HO; b. Persyaratan Teknis : Lokasi instalasi termasuk tata letak; Diagram satu garis; Jenis Kapasitas usaha; Keterangan gambar daerah usaha dan rencana usah apenyediaan tenaga listrik Penjadwalan pembangunan dan rencana pengoperasian AMDAL; Izin Lingkungan.
	Prosedur	Penyampaian berkas. Permohonan lengkap diproses. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. Konsep Keputusan Izin dan atau Piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan. Melalui SMS Pengaduan di Nomor : --- Di bentuk Tim/Petugas khusus penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

6. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU)

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Jenis Pelayanan	Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU).
	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan Tenaga Listrik Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang usaha jasa penunjang tenaga listrik Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan izin operasi Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 28 tahun 2012 tentang Tata cara pemohon wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Peraturan Menteri Energi dan sumber daya mineral RI nomor 35 tahun 2013 tentang tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455/K /40/MEM/2000 Tahun 2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan Tugas pemerintah di bidang usaha Penyediaan tenaga Listrik dan untuk kepentingan sendiri, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penunjang tenaga listrik.
		a. Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan Bermaterai Rp.6.000,- Fotocopy KTP; Akta Pendirian Perusahaan ; Profil Perusahaan; SITU/HO; b. Persyaratan Teknis : Lokasi instalasi termasuk tata letak; Diagram satu garis; Jenis Kapasitas usaha; Keterangan gambar daerah usaha dan rencana usah apenyediaan tenaga listrik Penjadwalan pembangunan dan rencana pengoperasian AMDAL; Izin Lingkungan.
	Prosedur	1. Penyampaian berkas. 2. Permohonan lengkap diproses. 3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. 4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. 5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. 6. Konsep Keputusan Izin dan atau Piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. 7. Petugas menerbitkan SKRD. 8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. 9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 10. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.
5	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6	Biaya /Tarif	0 Rupiah
7	Produk	Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8	Pengetahuan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan. Melalui SMS Pengaduan di Nomor : --- Di bentuk Tim/Petugas khusus penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

7. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Jenis Pelayanan	Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
2.	Dasar Hukum	UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1095 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera;
3.	Persyaratan	I. Persyaratan Administrasi : A. Badan Usaha Surat permohonan bermaterai cukup Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Company profil badan usaha NPWP, SITU, SIUP, TDP Surat keterangan domisili B. Koperasi Surat permohonan bermaterai cukup Akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Susunan pengurus koperasi Profil koperasi NPWP Surat keterangan domisili C. Perseorangan Surat permohonan bermaterai cukup KTP NPWP Surat keterangan domisili II. Persyaratan Teknis : Peta permohonan WIUP berikut batas dan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional Tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun Rekomendasi/pendapat teknis dari Dinas ESDM Provinsi Lampung Rekomendasi pemanfaatan ruang dari Kabupaten/Kota setempat III. Persyaratan Finansial : 1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 2. Bukti setor pembayaran pencadangan wilayah (PNBP)
4.	Prosedur	Penyampaian berkas. Permohonan lengkap diproses. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. Konsep Keputusan Izin dan atau Piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.
5.	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6.	Biaya/Tarif	0 Rupiah
7.	Produk	Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8.	Pengetahuan dan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan. Melalui SMS Pengaduan di Nomor : --- Di bentuk Tim/Petugas khusus penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

8. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Jenis Pelayanan	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi .
2.	Dasar Hukum	UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1095 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera.
3.	Persyaratan	I. Persyaratan Administrasi : A. Badan Usaha Surat permohonan bermaterai cukup Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Susunan direksi dan pemegang saham Company profil badan usaha NPWP, SITU, SIUP, TDP Surat keterangan domisili Foto copy WIUP B. Koperasi Surat permohonan bermaterai cukup Akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Susunan pengurus koperasi Profil koperasi NPWP Surat keterangan domisili C. Perseorangan Surat permohonan bermaterai cukup KTP NPWP Surat keterangan domisili II. Persyaratan Teknis : Peta permohonan berikut batas dan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional Tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun Rekomendasi/pendapat teknis dari Dinas ESDM Provinsi Lampung III. Persyaratan Lingkungan : 1. Surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (bermaterai cukup) IV. Persyaratan Finansial : Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik Bukti penempatan jaminan kesungguhan Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi lelang WIUP (untuk Mineral Logam dan Batubara)
4.	Prosedur	Penyampaian berkas. Permohonan lengkap diproses. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. Konsep Keputusan Izin dan atau Piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.
5.	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6.	Biaya/Tarif	0 Rupiah
7.	Produk	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8.	Pengetahuan dan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan. Melalui SMS Pengaduan di Nomor : --- Di bentuk Tim/Petugas khusus penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

9. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Jenis Pelayanan	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
2.	Dasar Hukum	UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1095 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera.
3.	Persyaratan	I. Persyaratan Administrasi : A. Badan Usaha Surat permohonan bermaterai cukup Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Susunan direksi dan pemegang saham Company profil badan usaha NPWP, SITU, SIUP, TDP Surat keterangan domisili Foto copy IUP Eksplorasi B. Koperasi Surat permohonan bermaterai cukup Akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Susunan pengurus koperasi Profil koperasi NPWP Surat keterangan domisili C. Perseorangan Surat permohonan bermaterai cukup KTP NPWP Surat keterangan domisili II. Persyaratan Teknis : Peta permohonan berikut batas dan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional Tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun Rekomendasi/pendapat teknis dari Dinas ESDM Provinsi Lampung Laporan Lengkap Eksplorasi Laporan Studi Kelayakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Rencana Reklamasi Rencana Pascatambang Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang III. Persyaratan Lingkungan : Surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (bermaterai cukup) Dokumen Lingkungan Hidup (UKL/UPL atau AMDAL) yang telah mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan dari Instansi yang berwenang.
		IV. Persyaratan Finansial : Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik Bukti penempatan jaminan reklamasi Bukti penempatan jaminan pascatambang Bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir (untuk Mineral Logam dan Batubara) Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai penawaran nilai lelang (untuk Mineral Logam dan Batubara).
4.	Prosedur	Penyampaian berkas. Permohonan lengkap diproses. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. Konsep Keputusan Izin dan atau Piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. Petugas menerbitkan SKRD. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.
5.	Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6.	Biaya/Tarif	0 Rupiah
7.	Produk	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
8.	Pengetahuan dan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan. Melalui SMS Pengaduan di Nomor : --- Di bentuk Tim/Petugas khusus penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.