NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Kapasitas Produksi 2.000 s/d 6.000 m3/tahun.

2

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16 Menhut – II / 2008 tentang Rencana Pemenuhan Bahan baku Indsutri Primer Hasil Hutan Kayu;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II 2009 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II / 2008 tentang Izin usaha Industri Primer Hasil Hutan;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P55/Menhut-II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK);
6. Peraturan Gubernur Lampung No.7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM–PTSP) Provinsi Lampung.

3

Persyaratan

1. Mengisi Surat Permohonan diatas materai Rp.6000,-
2. Surat Pernyataan Nilai Investasi / Perubahan Nilai Investasi

(untuk Izin Perluasan).

1. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pengelolaan Industri.
2. 4.            Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan atau KTP (untuk perorangan)
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy SITU / Izin Gangguan
5. Fotocopy SIUP
6. Fotocopy Izin Lingkungan / SPPL
7. Pertimbangan      Teknis    Kepala    Dinas    Kehutanan                          Provinsi (tentang lokasi dan jenis kegiatan)
8. 10.       Fotocopy  SK IU-IPHHK sebelumnya     (untuk Izin Perluasan IU- IPHHK).

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada  Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas
7. Petugas menerbitkan SKRD
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kadis
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas

persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Kapasitas Produksi 2.000 s/d 6.000 m3/tahun dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Pemindahan Lokasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Kapasitas Produksi 2.000 s/d 6.000 m3/tahun.

2

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16 Menhut – II / 2008 tentang Rencana Pemenuhan Bahan baku Indsutri Primer Hasil Hutan Kayu;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II 2009 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II / 2008 tentang Izin usaha Industri Primer Hasil Hutan;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P55/Menhut-II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P13/Menhut-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK);
6. Peraturan Gubernur Lampung No.7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPM–PTSP) Provinsi Lampung.

3

Persyaratan

1. Mengisi Surat Permohonan diatas materai Rp.6000,-
2. Surat Permohonan
3. Surat Pernyataan Perubahan Nilai Investasi
4. Fotocopy IU-IPHHK sebelumnya.
5. Fotocopy SITU / Izin Gangguan dilokasi baru
6. Fotocopy Izin Lingkungan / SPPL dilokasi baru
   1. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

Keterangan: - Khusus untuk pemindahan lokasi dalam Provinsi.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada  Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas
7. Petugas menerbitkan SKRD
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Pemindahan Lokasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Kapasitas Produksi 2.000 s/d 6.000 m3/tahun oleh Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan

Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Perubahan Mesin Utama Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Kapasitas Produksi 2.000 – 6.000 m3/tahun.

2

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16 Menhut – II / 2008 tentang Rencana Pemenuhan Bahan baku Indsutri Primer Hasil Hutan Kayu;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II 2009 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II / 2008 tentang Izin usaha Industri Primer Hasil Hutan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P55/Menhut-II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P13/Menhut-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK);
10. Peraturan Gubernur Lampung No.7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM–PTSP) Provinsi Lampung.

3

Persyaratan

1. Mengisi Surat Permohonan dan Daftar Isian diatas materai Rp.6000,-
2. Surat Permohonan
3. Surat Pernyataan Perubahan Nilai Investasi
4. Fotocopy IU-IPHHK sebelumnya.
5. Daftar Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama
6. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada  Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas
7. Petugas menerbitkan SKRD
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Perubahan Mesin Utama Industri Primer Hasil Hutan  Kayu (IPHHK) Kapasitas Produksi 2.000 – 6.000 m3/tahun dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Usaha Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR) Kapasitas Produksi ≤ 2.000 m3/tahun.

2

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16 Menhut – II / 2008 tentang Rencana Pemenuhan Bahan baku Indsutri Primer Hasil Hutan Kayu;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II 2009 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II / 2008 tentang Izin usaha Industri Primer Hasil

Hutan;

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P55/Menhut-II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P13/Menhut-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK);
3. Peraturan Gubernur Lampung No.7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM–PTSP) Provinsi Lampung.

3

Persyaratan

1. Mengisi Surat Permohonan dan Daftar Isian diatas materai Rp.6000,-
2. Surat Keterangan kepemilikan Tanah
3. Daftar Jenis Peralatan Yang Digunakan
4. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Koperasi/BUMDes atau KTP

(untuk perorangan)

1. Pertimbangan      Teknis    Kepala    Dinas    Kehutanan                          Provinsi (tentang lokasi dan jenis kegiatan)
2. 6.            Khusus untuk pemohon dari Koperasi / BUMDes dilengkapi dengan :
   1. Fotocopy NPWP
   2. Fotocopy SITU / Izin Gangguan
   3. Fotocopy SIUP
   4. Fotocopy Izin Lingkungan / SPPL

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada  Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas
7. Petugas menerbitkan SKRD
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas

persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Usaha Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR) Kapasitas

Produksi ≤ 2.000 m3/tahun dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Skala Kecil.

2

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16 Menhut – II / 2008 tentang Rencana Pemenuhan Bahan baku Indsutri Primer Hasil Hutan Kayu;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II 2009 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II / 2008 tentang Izin usaha Industri Primer Hasil Hutan;
   1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P55/Menhut-II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
   2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P13/Menhut-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK);
   3. Peraturan Gubernur Lampung No.7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM–PTSP) Provinsi Lampung.

3

Persyaratan

1. Mengisi Surat Permohonan dan Daftar Isian diatas materai Rp.6000,-
2. 2.        Fotocopy    Akta  Notaris  Pendirian  Koperasi atau KTP                                                                                           (untuk perorangan)
3. Surat Keterangan kepemilikan Tanah
4. Fotocopy Izin / Keterangan yang berkaitan dengan bangunan
5. Daftar Tenaga Kerja
6. Fotocopy NPWP
7. Fotocopy Izin Lingkungan / SPPL
8. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi (tentang lokasi dan jenis kegiatan)
9. Khusus untuk pemohon dari Koperasi dilengkapi dengan :

• Fotocopy TDI
• Fotocopy SITU / Izin Gangguan

1. Fotocopy SIUP

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada  Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Skala Kecil dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Skala Kecil.

2

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16 Menhut – II / 2008 tentang Rencana Pemenuhan Bahan baku Indsutri Primer Hasil Hutan Kayu;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II 2009 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II / 2008 tentang Izin usaha Industri Primer Hasil Hutan;
   1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P55/Menhut-II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
   2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P13/Menhut-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK);
   3. Peraturan Gubernur Lampung No.7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM–PTSP) Provinsi Lampung.

3

Persyaratan

1. Mengisi Surat Permohonan dan Daftar Isian diatas materai Rp.6000,-
2. 2.        Fotocopy    Akta  Notaris  Pendirian  Koperasi atau KTP                                                                                           (untuk perorangan)
3. Surat Keterangan kepemilikan Tanah
4. Fotocopy Izin / Keterangan yang berkaitan dengan bangunan
5. Daftar Tenaga Kerja
6. Fotocopy NPWP
7. Fotocopy Izin Lingkungan / SPPL
8. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi (tentang lokasi dan jenis kegiatan)
9. Khusus untuk pemohon dari Koperasi dilengkapi dengan :

• Fotocopy TDI
• Fotocopy SITU / Izin Gangguan

1. Fotocopy SIUP

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada  Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Skala Kecil dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar.

2

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P13/Menhut-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK);
7. Peraturan Gubernur Lampung No.7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM–PTSP) Provinsi Lampung.

3

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy IU-IPHHBK sebelumnya
3. 3.            Fotocopy SITU / Izin Gangguan dilokasi yang baru
4. 4.            Fotocopy Izin Lingkungan / SPPL dilokasi yang baru
5. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

Keterangan: - Khusus untuk pemindahan lokasi dalam Provinsi.

4

Prosedur

1.Penyampaian berkas

2.Permohonan lengkap diproses

3.Permohonan tidak lengkap dikembalikan

4.dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin

5.Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.

6.Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada  Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.

7.Petugas menerbitkan SKRD.

1. 8.     Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
2. 9.     Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
3. 10.  Penyerahan keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar dari Kepala Dinas Penanaman

Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu.

2

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penataan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara;
7. Peraturan Gubernur Lampung No.7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM–PTSP) Provinsi Lampung.

3

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy  KTP    (untuk  perorangan)      dan Akta Pembentukan Koperasi/Perusahaan
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy SITU / Izin Gangguan
5. Fotocopy SIUP
6. Fotocopy Izin Lingkungan / SPPL
7. Fotocopy Izin Usaha Pemanfaatan HHBK / Keterangan lain tentang Pemanfaatan HHBK asal sumber HHBK.
8. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada  Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas

persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Usaha Jasa Wisata Alam (IUJWA) Di Tahura.

2

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusaha Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam;
7. Peraturan Gubernur Lampung No.7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM–PTSP) Provinsi Lampung.

3

Persyaratan

• Jenis persyaratan adminsitrasi (untuk Perorangan) antara lain :

1. Surat Permohonan dan Daftar Formulir Permohonan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy Sertifikasi Keahlian untuk Jasa Interpeter
5. Rekomendasi dari Forum yang diakui oleh UPTD untuk bidang usaha jasa yang dimohon
6. Pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi (UPTD TAHURA)
7. Pertimbangan      Teknis     dari     SKPD    yan                          membidangi Kepariwisataan Provinsi
8. Pertimbangan Teknis dari BKSDA

• Jenis persyaratan adminsitrasi (untuk Perusahaan / Koperasi) antara lain :

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Akta Perusahaan/Koperasi
3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Fotocopy NPWP
5. Surat Keterangan Kepemilikan Modal atau Referensi Bank.
6. Profil Perusahaan
7. Rencana Kegiatan Usaha Jasa yang akan dilakukan
8. Pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi (UPTD TAHURA)
9. Pertimbangan      Teknis     dari     SKPD    yan                          membidangi Kepariwisataan Provinsi
10. Pertimbangan Teknis dari BKSDA.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada  Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Usaha Jasa Wisata Alam (IUJWA) Di Tahura dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Usaha Penyediaan Sarana Pariwisata Wisata Alam (IUPSWA) Di Tahura.

2

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusaha Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam;
7. Peraturan Gubernur Lampung No.7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM–PTSP) Provinsi Lampung.

3

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Akta Perusahaan/Koperasi
3. Fotocopy SIUP
4. Fotocopy NPWP
5. Surat Keterangan Kepemilikan Modal atau Referensi Bank.
6. Profil Perusahaan
7. Rencana Kegiatan Usaha Jasa yang akan dilakukan
8. Pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi (UPTD TAHURA)
9. Pertimbangan        Teknis      dari      SKPD     yan                            membidangi Kepariwisataan Provinsi
10. Pertimbangan Teknis dari BKSDA.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada  Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Usaha Penyediaan Sarana Pariwisata Wisata Alam (IUPSWA) Di Tahura dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.