NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Pembudidayaan Ikan Keramba Jaring Apung di Laut di atas

4 Mil s/d 12 Mil.

2

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN- KP/2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang usaha Perikanan Tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI
2. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2014 tentang perubahan ke empat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang

jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan

3

Persyaratan

Persyaratan Administrasi :

1. Mengajukan Surat Permohonan Bermatererai Rp.6000,-
2. Usulan proyek proposal
3. Peta lokasi areal kerja skala 1:100.000
4. Akte Pendirian
5. Koperasi/Perusahaan yang di sahkan di legalisir oleh pejabat berwenang
6. SIUP
7. SITU
8. NPWP
9. TDP

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada  Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas
7. Petugas menerbitkan SKRD
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas

persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan.
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
   1. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Administrasi Tentang Izin Terpadu Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Laut Kewenangan Provinsi.

2

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

3

Persyaratan

1. Izin usaha /izin yang dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi;
2. NPWP dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3. Akte Pendirian perusahaan dari notaries dan perubahan dengan pengesahan dari menteri Hukum & HAM oleh badan usaha berbentuk PT yang di dalamnya terdapat struktur kepemilikan saham dan jajaran direktsi / organisasi perusahaan
4. Bukti kepemilikan tanah daratan oleh perusahaan yang dapat berupa sertifikat Hak Atas Tanah (SHM/HGB) atau akte jual beli yang disahkan oleh Notaris/PPAT atau surat perjanjian sewa menyewa;
5. Iziin prinsip pemanfaatan ruang yang menunjukkan bahwa lokasi teresbut sesuai dengan peruntukkannya berdasarkan RT/RW.
6. Izin lokasi tanah daratan dan izin lokasi perairan (DLKr/DLKp) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada  Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas
7. Petugas menerbitkan SKRD
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
   1. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Administrasi Tentang Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal

Berukuran Tonase Kurang dari GT.7

2

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor PER.05/MEN/ 2012 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER30 MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

3

Persyaratan

-            Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000

-            Melampirkan gambar rencana kapal yang akan dibuat

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada  Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas
7. Petugas menerbitkan SKRD
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Rekomendasi Izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
   1. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Administrasi Tentang Izin Pembangunan Prasarana yang melintasi

Alur Sungai dan Danau.

2

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kelautan  dan Perikanan  Nomor PER.05/MEN/ 2012 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER30

MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

3

Persyaratan

1. Izin usaha /izin yang dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi;
2. NPWP dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3. Akte Pendirian perusahaan dari notaries dan perubahan dengan pengesahan dari menteri Hukum & HAM oleh badan usaha berbentuk PT yang di dalamnya terdapat struktur kepemilikan saham dan jajaran direktsi / organisasi perusahaan
4. Bukti kepemilikan tanah daratan oleh perusahaan yang dapat berupa sertifikat Hak Atas Tanah (SHM/HGB) atau akte jual beli yang disahkan oleh Notaris/PPAT atau surat perjanjian sewa

menyewa;

1. Izin prinsip pemanfaatan ruang yang menunjukkan bahwa lokasi teresbut sesuai dengan peruntukkannya berdasarkan RT/RW.
2. Izin lokasi tanah daratan dan izin lokasi perairan (DLKr/DLKp) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada  Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas
7. Petugas menerbitkan SKRD
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk Pelayanan

Surat izin pembangunan prasarana yang melintasi Alur Sungai dan

Danau dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
   1. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Penerbitan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP).

2

Dasar Hukum

1. Undang-undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan Gizi Pangan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
   1. Peraturan Dirjen P2HP Nomor 09/DJ-P2HP/2010 tentang Persyaratan, Tata Cara Penerbitan, Bentuk dan Format SKP.

3

Persyaratan

1. Izin usaha /izin yang dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi;
2. NPWP dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3. Akte Pendirian perusahaan dari notaries dan perubahan dengan pengesahan dari menteri Hukum & HAM oleh badan usaha berbentuk PT yang di dalamnya terdapat struktur kepemilikan saham dan jajaran direktsi / organisasi perusahaan
4. Bukti kepemilikan tanah daratan oleh perusahaan yang dapat berupa sertifikat Hak Atas Tanah (SHM/HGB) atau akte jual beli yang disahkan oleh Notaris/PPAT atau surat perjanjian sewa menyewa;
5. Iziin prinsip pemanfaatan ruang yang menunjukkan bahwa lokasi teresbut sesuai dengan peruntukkannya berdasarkan RT/RW.
   1. Izin lokasi tanah daratan dan izin lokasi perairan (DLKr/DLKp) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk Pelayanan

Surat Izin Penerbitan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
   1. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan

masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

2

Dasar Hukum

1. Undang-undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
2. Undang-undang Perikanan No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan Gizi Pangan.
4. Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan  Nomor PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan.
6. Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan  Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI.
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.

3

Persyaratan

1. Rekomendasi dari DKP Provinsi Lampung;
2. Rencana Usaha;
3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan Perikanan;
4. Fotocopy KTP;
5. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 (2 lembar);
6. Surat Keterangan Domisili Usaha;
7. Spesimen tanda tangan Pemilik Kapal.
8. Surat Pernyataan dan Permohonan.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada  Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas
7. Petugas menerbitkan SKRD
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

a.     10-20 GT Rp. 10.000/GT

b.    20-30 GT Rp. 15.000/GT

c.     > 30 GT   Rp. 30.000/GT

7

Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
   1. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan

masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

2

Dasar Hukum

1. Undang-Undang   Perikanan      No.    45    Tahun   2009 Tentang Perikanan.
2. Undang-Undang Perikanan No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan  Nomor PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
4. Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan  Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan.
5. Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan  Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI.
6. Peraturan Daerah

3

Persyaratan

1. Rekomendasi dari DKP Provinsi Lampung;
   1. Fotocopy SIUP;
2. Fotocopy Gross AKTR atau Buku Kapal Perikanan yang asli, Surat Ukur dan Surat Kelaikan;
3. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan;
4. Fotocopy KTP Pemilik Kapal/Penanggung Jawab Perusahaan;
5. Fotocopy Risalah Lelang yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
6. Rekomendasi dari Asosiasi atau Organisasi dibidang Perikanan Tangkap setempat yang terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. SKOKP yang diterbitkan DKP Provinsi Lampung;
8. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

d.    10-20 GT Rp.  5.000/GT

e.     20-30 GT Rp. 10.000/GT

f.     > 30 GT   Rp. 30.000/GT

7

Produk Pelayanan

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
   1. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).

2

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
2. Undang-Undang Perikanan No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan  Nomor PER.49/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
4. Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan  Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan.
5. Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan  Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI.
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.

3

Persyaratan

1. Rekomendasi dari DKP Provinsi Lampung;
2. Fotocopy SIUP;
3. Fotocopy Gross AKTR atau Buku Kapal Perikanan yang asli, Surat Ukur dan Surat Kelaikan;
4. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan;
5. Fotocopy KTP Pemilik Kapal/Penanggung Jawab Perusahaan;
6. Fotocopy Risalah Lelang yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
7. Rekomendasi dari Asosiasi atau Organisasi dibidang Perikanan Tangkap setempat yang terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan;
8. SKOKP yang diterbitkan DKP Provinsi Lampung;
9. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan  oleh  Tim  Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada  Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

g.    10-20 GT Rp.  5.000/GT

h.    20-30 GT Rp. 10.000/GT

i.     > 30 GT   Rp. 30.000/GT

7

Produk Pelayanan

Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) dari Kepala Dinas

Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
   1. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.