NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Rekomendasi Usaha Pariwisata Skala Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota.

2

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 & 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor 85 s/d 97 Tahun 2010 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan.

3

Persyaratan

BUAT BARU :

Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,-
2. Akte notaris pendirian perusahaan
3. SITU, SIUP, TDP
4. NPWM
5. KTP pemohon

PERPANJANGAN :

Persyaratan Administrasi:

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6000,-
2. Fotocopy Surat Keterangan Izin  yang sudah habis masa berlakunya.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. Dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Kerja Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan, Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin
6. Konsep Keputusan Izin dan atau Piagam disampaikan kepada Kasubbbid dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas
7. Petugas menerbitkan SKRD
8. Penandatanganan Keputusan Izin dan/atau Piagam oleh Kepala Dinas
9. Keputusan Izin dan Piagam dikembalikan Petugas lewat Kasi Perizinan
10. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Rekomendasi Usaha Pariwisata Skala Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan.

1. Melalui kotak pengaduan.
2. Melalui SMS Pengaduan. di nomor --
3. Dibentuk Tim/Petugas Khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan..

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

2

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 & 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor 85 s/d 97 Tahun 2010 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
   1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan.

3

Persyaratan

BUAT BARU :

Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,-

2. Akte notaris pendirian perusahaan

3. SITU, SIUP, TDP

4. NPWM

5. KTP pemohon.

PERPANJANGAN :

Persyaratan Administrasi:

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6000,-

2. Fotocopy Surat Keterangan Izin  yang sudah habis masa berlakunya.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. Dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Kerja Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan, Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin
6. Konsep Keputusan Izin dan atau Piagam disampaikan kepada Kasubbbid dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas
7. Petugas menerbitkan SKRD
8. Penandatanganan Keputusan Izin dan/atau Piagam oleh Kepala Dinas
9. Keputusan Izin dan Piagam dikembalikan Petugas lewat Kasi Perizinan
10. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat  Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan.

1.  Melalui kotak pengaduan.

2.  Melalui SMS Pengaduan di Nomor ---

3.  Dibentuk Tim/Petugas Khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan.

1

Jenis Pelayanan

Rekomendasi Usaha Pembuatan Film Oleh Tim Asing Skala Provinsi.

2

Dasar Hukum

1. Salinan Peraturan Meteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan Dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor.
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan.

3

Persyaratan

 BUAT BARU :

Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,-

2. Akte notaris pendirian perusahaan

3. SITU, SIUP, TDP

4. NPWM

5. KTP Pemohon 

PERPANJANGAN :

Persyaratan Administrasi:

1.  Surat permohonan bermaterai Rp.6000,-

2. Fotocopy Surat Keterangan Izin  yang sudah habis masa  berlakunya

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. Dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Kerja Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan, Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep Keputusan Izin dan atau Piagam disampaikan kepada Kasubbbid dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan Izin dan/atau Piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan Izin dan Piagam dikembalikan Petugas lewat Kasi Perizinan.
10. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Rekomendasi Pembuatan Film Oleh Tim Asing Skala Provinsi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan.

1. Melalui kotak pengaduan.

2. Melalui SMS Pengaduan di Nomor ---

3. Dibentuk Tim/Petugas Khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Rekomendasi Lokasi Syuting Pembuatan Film Oleh Tim Asing.

2

Dasar Hukum

1. Salinan Peraturan Meteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan Dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor.
   1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan.

3

Persyaratan

BUAT BARU :

Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,-

2. Akte notaris pendirian perusahaan

3. SITU, SIUP, TDP

4. NPWM

5. KTP pemohon

PERPANJANGAN :

Persyaratan Administrasi:

1.  Surat permohonan bermaterai Rp.6000,-

2. Fotocopy Surat Keterangan Izin  yang sudah habis masa  berlakunya.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. Dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Kerja Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan, Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep Keputusan Izin dan atau Piagam disampaikan kepada Kasubbbid dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan Izin dan/atau Piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan Izin dan Piagam dikembalikan Petugas lewat Kasi Perizinan.
10. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan.

1. Melalui kotak pengaduan.

2. Melalui SMS Pengaduan di Nomor ---

3. Dibentuk Tim/Petugas Khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan.

1

Jenis Pelayanan

Izin Usaha Atraksi/Objek Wisata/Kawasan Pariwisata.

2

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 & 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor 85 s/d 97 Tahun 2010 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan.

3

Persyaratan

BUAT BARU :

Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,-
2. Akte Notaris Pendirian Perusahaan.
3. SIUP
4. SITU/HO
5.  TDP
6. NPWP
7. KTP Pemohon
8. Uraian Rencana Pembangunan Kawasan yang dilengkapi Gambar.
9. Proposal.

10. Rencana Karya (FS)

11. Kelayakan Lingkungan/Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang.

12. Izin Lingkungan dari Pejabat yang berwenang.

PERPANJANGAN :

Persyaratan Administrasi:

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6000,-
2. Fotocopy Surat Keterangan Izin  yang sudah habis masa berlakunya.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. Dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Kerja Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan, Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep Keputusan Izin dan atau Piagam disampaikan kepada Kasubbbid dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan Izin dan/atau Piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan Izin dan Piagam dikembalikan Petugas lewat Kasi Perizinan.
10. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Usaha Atraksi/Objek Wisata/Kawasan Pariwisata dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8

Pengetahuan Pengaduan.

1. Melalui kotak pengaduan.
2. Melalui SMS Pengaduan. di nomor --
3. Dibentuk Tim/Petugas Khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan..