No

KOMPONEN

URAIAN

1

2

3

1.

Jenis Pelayanan

Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Skala Provinsi.

2.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif / Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian.
5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian

3.

Persyaratan

Persyaratan Administrasi :

Pemohon Baru

1. Mengisi Form Permohonan secara Online
2. Akte Notaris Pendirian Perusahaan (Fhotocopy/Hasil Scan)
3. SIUP (Fhotocopy/Hasil Scan)
4. NPWP (Fhotocopy/Hasil Scan)
5. Membayar biaya izin Undian (Fhotocopy/Hasil Scan)
6. Membayar biaya izin Promosi (Fhotocopy/Hasil Scan)
7. Membayar Dana UKS sebesar 10 % dari Total Hadiah (Photocopy/Hasil Scan).

Pemohon Lama

1. Mengisi Form Permohonan secara Online
2. Membayar biaya izin Undian (Fhotocopy/Hasil Scan)
3. Membayar biaya izin Promosi (Fhotocopy/Hasil Scan)
4. Membayar Dana UKS sebesar 10 % dari Total Hadiah (Fhotocopy/Hasil Scan)

4.

Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan. Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi Perizinan.
10. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5.

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6.

Biaya/Tarif

0 Rupiah

7.

Produk

Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Skala Provinsi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8.

Pengetahuan Pengaduan

1.      Melalui Kotak Pengaduan.

2.      Melalui SMS Pengaduan di Nomor :  ---

3.      Di bentuk Tim/Petugas khusus penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

No

KOMPONEN

URAIAN

1

2

3

1.

Jenis Pelayanan

Izin Pengangkatan Anak Antar WNI.

2.

Dasar Hukum

1. Undang Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
3. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
6. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaku Pengangkat Anak
7. Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
8. Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak

3.

Persyaratan

Persyaratan Adminitrasi :

Pemohon Baru

1. Surat Keterangan Sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah
2. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
3. Surat Keterangan tentang Fungsi Organ Reproduksi COTA dari Dokter Spesialis Obsteri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah
4. Fotokopi Akta Kelahiran COTA
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) COTA setempat
6. Fotokopi Surat Nikah / Akta Perkawinan COTA
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP COTA
8. Keterangan Penghasilan dari tempat bekerja COTA
9. Surat Pernyataan Persetujuan Calon Anak Angkat (CAA), bermaterai, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil Laporan Pekerja Sosial.
10. Surat Pernyataan Motivasi COTA, bermaterai, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.
11. Surat Pernyataan COTA, bermaterai,  akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak.
12. Surat Pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.
13. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi Wali Nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada Wali Hakim.
14. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA akan memberikan Hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya.
15. Surat Pernyataan Persetujuan Adopsi dari Pihak Keluarga COTA.
16. Laporan Sosial Calon Anak Angkat yang dibuat oleh pekerja social instansi social setempat dan pekerja social Panti/Yayasan.
17. Surat Berita Acara / Penyerahan dan Kuasa dari Pihak Ibu Kandung kepada Instansi Sosial setempat.
18. Surat Berita Acara / Penyerahan dan Kuasa dari Pihak Instansi Sosial setempat kepada Panti/Yayasan.
19. Laporan Sosial Calon Orang Tuan Angkat yang dibuat oleh Pekerja Sosial  Instansi Sosial setempat dan Pekerja Sosial  Panti/Yayasan.
20. Surat Izin Pengasuhan Anak dari Instansi Sosial Propinsi.
21. Surat Perjanjian Pengasuhan Anak Antara  Panti/Yayasan dengan COTA.
22. Surat Penyerahan  Anak dari Panti/Yayasan kepada COTA.
23. Laporan Perkembangan Anak yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan.
24. Akta Kelahiran Calon Anak Angkat.
25. Foto Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat.
    1. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen sesuai dengan Fakta yang Sebenarnya.

4.

Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan. Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi Perizinan.
10. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5.

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6.

Biaya/Tarif

0 Rupiah

7.

Produk

Surat Izin Pengangkatan Anak Antar WNI dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8.

Pengetahuan Pengaduan

1.      Melalui Kotak Pengaduan.

2.      Melalui SMS Pengaduan di Nomor :  ---

3.      Di bentuk Tim/Petugas khusus penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

No

KOMPONEN

URAIAN

1

2

3

1.

Jenis Pelayanan

Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Provinsi.

2.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Taun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana.
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat.
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan di Provinsi Lampung.

3.

Persyaratan

Persyaratan Administrasi :

Pemohon Baru

1. Surat Permohonan Bermaterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur Lampung.
2. Fhotocopy Akta Pendirian Organisasi / Badan Usaha.
3. Fhotocopy Akte Pendirian dari Organisasi yang bersangkutan dan AD/ART.

4.

Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan. Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi Perizinan.
10. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5.

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6.

Biaya/Tarif

0 Rupiah

7.

Produk

Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Provinsi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8.

Pengetahuan Pengaduan

1.      Melalui Kotak Pengaduan.

2.      Melalui SMS Pengaduan di Nomor :  ---

3.      Di bentuk Tim/Petugas khusus penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

No

KOMPONEN

URAIAN

1

2

3

1.

Jenis Pelayanan

Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Nasional.

2.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana.
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat.
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan.

3.

Persyaratan

Persyaratan Administrasi :

Pemohon Baru

1. Surat Permohonan Bermaterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Menteri Sosial RI
2. Fhotocopy Akta Pendirian Organisasi / Badan Usaha
3. Fhotocopy Akte Pendirian dari Organisasi yang bersangkutan dan AD/ART

4.

Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan. Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi Perizinan.
10. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5.

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6.

Biaya/Tarif

0 Rupiah

7.

Produk

Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Nasional dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8.

Pengetahuan Pengaduan

1.      Melalui Kotak Pengaduan.

2.      Melalui SMS Pengaduan di Nomor :  ---

3.      Di bentuk Tim/Petugas khusus penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

No

KOMPONEN

URAIAN

1

2

3

1.

Jenis Pelayanan

Rekomendasi Izin Operasional Kegiatan LKS/LKSA Skala Provinsi.

2.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

3.

Persyaratan

Persyaratan Administrasi :

Pemohon Baru

1. Mengisi Form Permohonan secara Online
2. Akte Notaris Pendirian Yayasan (Fhotocopy/Hasil Scan)
3. Rekomendasi dari Kemenkumham (Fhotocopy/Hasil Scan)
4. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota (Fhotocopy/Hasil Scan)
5. Rekomendasi dari Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung (Fhotocopy/Hasil Scan)
6. AD/ART (Fhotocopy/Hasil Scan)
7. Data PMKS yang LKS/LKSA layani (Fhotocopy/Hasil Scan)
8. Pas Fhoto Ketua/Pimpinan LKSA 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar (Fhotocopy/Hasil Scan)
9. Surat Keterangan Domisili (Fhotocopy/Hasil Scan).

4.

Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan. Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi Perizinan.
10. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

5.

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6.

Biaya/Tarif

0 Rupiah

7.

Produk

Surat Rekomendasi Izin Operasional Kegiatan LKS/LKSA Skala Provinsi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

8.

Pengetahuan Pengaduan

1.      Melalui Kotak Pengaduan.

2.      Melalui SMS Pengaduan di Nomor :  ---

3.      Di bentuk Tim/Petugas khusus penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.