1

Jenis Pelayanan

Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.

2

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industi
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Jo. Perka BKPM No.12 Tahun 2013 tentang Pedoma dan Tata Cara Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan.

3

Persyaratan

Persyaratan Administrasi

1. Surat Permohonan  sesuai lampiran I-A bermaterai Rp.6000,-
2. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak di lakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
3. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya
4. Rekaman pengesahan anggaran dasar perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
5. Rekaman KTP dan NPWP
6. Keterangan rencana kegiatan, berupa :
7. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila di isyaratkan.

1. Untuk industri, berupa diagram alir produksi/flowchart
2. Untuk sektor jasa berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang di hasilkan

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan

2. Melalui SMS Pengaduan di nomor  ---

3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.

2

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industi
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Jo. Perka BKPM No.12 Tahun 2013 tentang Pedoma dan Tata Cara Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan.

3

Persyaratan

Persyaratan Administrasi

1. Surat Permohonan  sesuai lampiran I-A bermaterai Rp.6000,-
2. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak di lakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
3. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya
4. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya, di lengkapi dengan pengesahan anggaraqn dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada dari Menteri Hukum dan HAM
5. Rekaman KTP dan NPWP
6. Keterangan rencana kegiatan, berupa :
7. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila di isyaratkan
8. Laporan kegiatan penanaman Modal (LKPM)
9. Hasil pemeriksaan lapangan apabila di perlukan.

1. Untuk industri, berupa diagram alir produksi/flowchart
2. Untuk sektor jasa berupa uraian kegiatan yang akan di lakukan dan penjelasan produk jasa yang di hasilkan

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas
7. Petugas menerbitkan SKRD
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan

2. Melalui SMS Pengaduan di nomor  ---

3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri.

2

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industi
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Jo. Perka BKPM No.12 Tahun 2013 tentang Pedoma dan Tata Cara Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan.

3

Persyaratan

Persyaratan Administrasi

1. Surat Permohonan  sesuai lampiran II-A bermaterai Rp.6000,-
2. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak di lakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
3. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang di mohonkan perubahannya
4. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahnnya, di lengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan/Pemberitahuan perubahan, apabila ada dari Menteri Hukum dan HAM
5. Data pendukung untuk perubahan yang di mohonkan, jika terjadi perubahan :

1. Nama Perusahaan :

1)    Rekaman risalah RUPS

2)    Keputusan Sirkular yang di tandatangani seluruh pemegang saham dan di catat oleh notaries

3)    Bukti Pemesanan Nama

4)    Data isian akta notaris (perubahan) dengan status di terima oleh Kementerian Hukum dan HAM

2. Alamat Perusahaan :

1)    Surat Keterangan Domisili

2)    Perjanjian sewa menyewa

3. NPWP; melampirkan NPWP baru
4. Bidang Usaha dan Jenis Produksi :

1)    Untuk industri; diagram alur produksi

2)    Sektor jasa; uraian kegiatan dan penjelasan produk jasa

5. Modal Perseroan :

1)    Rekaman risalah RUPS

2)    Keputusan Sirkular yang di tandatangani seluruh pemegang saham dan di catat oleh notaris.

6. Penyertaan Modal Perseroan :

1)    Rekaman risalah RUPS

2)    Keputusan Sirkular yang di tandatangani seluruh pemegang saham dan di catat oleh notaris

3)    Rekaman pernyataan keputusan rapat (Berita Acara Rapat) dalam bentuk akta notaris

1. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) periode terakhir
2. Hasil pemeriksaan lapangan apabila di perlukan
3. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila di persyaratkan.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan

2. Melalui SMS Pengaduan di nomor  ---

3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Prinsip Penggabungan/Merger Penanaman Modal Dalam Negeri

2

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industi
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Jo. Perka BKPM No.12 Tahun 2013 tentang Pedoma dan Tata Cara Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan.

3

Persyaratan

Persyaratan Administrasi

1. Surat Permohonan  sesuai lampiran V-A bermaterai Rp.6000,-
2. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak di lakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
3. Rekaman pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/ izin prinsip perluasan penanaman modal/surat persetujuan penanaman modal/izin usaha dan/atau surat persetujuan perluasan penanaman modal/izin usaha perluasan yang di miliki masing-masing perusahaan yang akan bergabung
4. Rekaman akta pendirian dan perubahannya, di lengkapi dengan pengesahan anggaran dasar peruasahaan dan persetujuan/pemberitahuan (apabila ada), dari Departemen Hukum dan HAM
5. Rekaman NPWP
6. Kesepakatan penggabungan perusahaan dan perbahan kepemilikan saham dalam perseroan yang di tuangkan dalam bentuk Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham atau Akta Perubahan dalam bentuk pernyataan keputusan rapat/berita acara RUPS.
7. Tanda terima penyampaian LKPM dari PDPPM dan LKPM periode terakhir.
8. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir permohonan izin prinsip penggabungan perusahaan.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan

2. Melalui SMS Pengaduan di nomor  ---

3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.

2

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industi
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Jo. Perka BKPM No.12 Tahun 2013 tentang Pedoma dan Tata Cara Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan.

3

Persyaratan

Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan  sesuai lampiran III-A bermaterai Rp.6000,-
2. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak di lakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
3. Rekaman izin prinsip/surat persetujuan/izin usaha/izin dinas atau kementerian terkait
4. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, di lengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada dari Menteri hukum dan HAM
5. Rekaman NPWP
6. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan, berupa :
   1. Rekaman akta jual beli oleh PPAT
   2. Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah
   3. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   4. Rekaman perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan
   5. Rekaman perjanjian pinjam pakai
7. Rekaman dokumen dan persetujuan AMDAL atau UKL, UPL atau SPPL
8. Rekaman Izin lingkungan
9. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apabila di perlukan
10. Rekaman laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) triwulan terakhir
11. Persyaratan lain sebagaimana di atur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan

2. Melalui SMS Pengaduan di nomor  ---

3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.

2

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industi
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Jo. Perka BKPM No.12 Tahun 2013 tentang Pedoma dan Tata Cara Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan.

3

Persyaratan

Persyaratan Administrasi

1. Surat Permohonan  sesuai lampiran III-A bermaterai Rp.6000,-
2. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak di lakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
3. Rekaman izin prinsip/surat persetujuan/izin usaha/izin dinas atau kementerian terkait
4. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, di lengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada dari Menteri hukum dan HAM
5. Rekaman NPWP
6. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan, berupa :
   1. Rekaman akta jual beli oleh PPAT
   2. Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah
   3. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   4. Rekaman perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan
   5. Rekaman perjanjian pinjam pakai
7. Rekaman dokumen dan persetujuan AMDAL atau UKL, UPL atau SPPL
8. Rekaman Izin lingkungan
9. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apabila di perlukan
10. Rekaman laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) triwulan terakhir
11. Persyaratan lain sebagaimana di atur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas
2. Permohonan lengkap diproses
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas
7. Petugas menerbitkan SKRD
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan

2. Melalui SMS Pengaduan di nomor  ---

3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri.

2

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industi
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Jo. Perka BKPM No.12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan.

3

Persyaratan

Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan  sesuai lampiran III-A bermaterai Rp.6000,-
2. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak di lakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
3. Rekaman izin prinsip Penanaman Modal / Izin Prinsi Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
4. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, di lengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM
5. Rekaman NPWP
6. Rekaman legalisasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari:
   1. Akta jual oleh PPAT atas nama preusahaan atau
   2. Sertifikat Hak Atas Tanah
   3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Rekaman Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa:
   1. Minimal 3 tahun untuk bidang usaha industri
   2. Minimal 1 tahun untuk bidang usaha jasa/ perdagangan
8. Rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat izin tempat Usaha (SITU)
9. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bila diperlukan
11. Rekaman persetujuan/pengesahan analis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan./pengesahan dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL)
12. Rekaman Izin lingkungan
13. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan

2. Melalui SMS Pengaduan di nomor  ---

3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Jenis Pelayanan

Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal Dalam Negeri

2

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industi
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Jo. Perka BKPM No.12 Tahun 2013 tentang Pedoma dan Tata Cara Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan.

3

Persyaratan

Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan  sesuai lampiran III-A bermaterai Rp.6000,-
2. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak di lakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
3. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa izin prinsip penggabungan perusahaan.
4. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, di lengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM
5. Rekaman NPWP
6. Rekaman Legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari:
7. Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa:
   1. Minimal 3 tahun untuk hidup usaha industri
   2. Minimal 1 tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan

1. Akta Jual olehj PPAT atas nama perusahaan atau;
2. Sertifikat Hak Atas Tanah
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Rekaman Perjanjian pinjam pakai :
   1. Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau
   2. Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi.
   3. Afiliasi, mencakup grup perusahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan dan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh direksi/pimpinan masing-masing perusahaan.
2. Rekaman izin gangguan (UUG/HO) atau rekaman surat izin tempat usaha (SITU)
3. Rekaman laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) semester terakhir
4. Laporan Hasil pemeriksaan proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP khususs bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas import barang dan bahan.
5. Rekaman persetujuan/pengesahan analis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan /pengesahan dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan rekaman surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) dari BPLHD setempat untuk yang berlokasi di luar gedung perkantoran dan di luar kawasan industri.
6. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah tersebut.

4

Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
10. Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

5

Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan 5 (lima) hari setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

6

Biaya /Tarif

0 Rupiah

7

Produk

Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8

Pengetahuan Pengaduan

1. Melalui kotak pengaduan

2. Melalui SMS Pengaduan di nomor  ---

3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.